Hal tersebut, tentunya sangat penting terutama untuk pembangunan daerah tersebut kalau kiranya benar-benar untuk kepentingan daerah.
Muncul persoalan, adanya informasi dari masyarakat dan sejumlah elemen bahwa ‘duit retribusi’ ada yang masuk kantong dalam artian tidak murni buat daerah. Tentunya hal itu sangat disayangkan jika memang demikian dan akan menjadi sorotan, apakah memang demikian yang terjadi selama ini.
Perlu dicatat, bahwa satu-satunya jembatan yang membayar retribusi di provinsi Riau ini adalah Jembatan Rumbai. Hal ini berlandaskan Perda tentang retribusi yang mana merupakan hasil kesepakatan bersama. Muncul dilema dalam pelaksanaan karena adanya pro dan kontra. Masyarakat Inhil pada dasarnya sangat mendukung segala peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah selama hal itu dijalankan dengan benar dan terarah. Namun jika ada hal yang menyalahi dalam pelaksanaannya, tentu akan menimbulkan persepsi negatif. Tambahan lagi, ada yang berasumsi bahwa retribusi pengawasan angkutan kangkangi PP tentang perhubungan.
Sepengetahuan selama ini, retribusi berlaku bagi jalan tol. Namun kalau Jembatan, tentunya adalah bagian dari jalan Raya. Sementara jalan lintas di daerah tersebut bukan jalan tol, dan inilah yang mengundang perhatian. Hanya saja kesannya didiamkan karena alas an Pemkab Inhil adalah untuk kepentingan pembangunan daerah yang sangat didukung oleh masyarakat.
Munculnya indikasi bahwa jembatan Rumbai disinyalir dijadikan ajang cari duit oleh oknum Dinas perhubungan bukanlah hal yang mengada-ngada. Karena informasi ini dikutip dari salah satu sumber di lapangan bahwa ada dugaan penggandaan jenis cetakan karcis retribusi jembatan tersebut. Yakni, adanya nomor karcis yang digandakan, demikian informasi yang diterima redaksi.
Namun, tudingan mengenai masalah pungutan  retribusi dijadikan ajang cari duit masih perlu diluruskan, karena menurut salah seorang pemuka masyarakat bahwa saat ini sangat banyak kalangan-kalangan yang berspekulasi dalam memberikan tudingan-tudingan negatif. Artinya adalah mereka selalu mencoba-coba untuk mencari penyakit, sementara hal itu tidak jelas kebenarannya. Dalam permasalahan ini, perlu konfirmasi kembali dengan pihak Dinas Perhubungan Inhil.
Untuk konfirmasi, Tirai investigatif  mencoba menghubungi kepala Dinas Perhubungan kabupaten Inhil, Sofyan Sulaiman SE. Namun sampai saat ini belum berhasil ditemui, bahkan dihubungi ponselnya (08127538xxx) selalu tidak aktif sehingga permasalahan dugaan bahwa retribusi jembatan Rumbai dijadikan ajang cari duit masih ‘outstanding’ menunggu keterangan dari Kadishub tersebut. (Thamrin/Benny Yusandra/Fadila Saputra)

Tembilahan – Kantor Dipenda Samsat Inhil yang terletak di Jalan pendidikan Tembilahan yang kelihatan cukup tenang, bukan berarti tanpa masalah. Pasalnya, adanya informasi dari sejumlah kalangan bahwa KTU (Kepala Tata Usaha) Kantor tersebut terkesan Indisipliner.
Dari penelusuran Tirai Investigatif selama kurang lebih satu tahun, KTU Dipenda Samsat tersebut adalah Hj.Syafni Zuryanti yang notabene adalah istri dari Bupati Indragiri Hilir, H.Indra Mukhlis Adnan.
Permasalahan yang muncul adalah Hj.Syafni Zuryanti selaku KTU jarang masuk kantor bahkan ada yang tidak pernah masuk dalam satu bulan, sementara statusnya adalah seorang PNS di lingkungan kantor tersebut. Tentunya hal ini menjadi sorotan sejumlah kalangan masyarakat di daerah ini.
Pernah suatu saat, Tirai Investigatif melihat langsung laporan absensi kehadiran KTU selaku PNS tidak pernah hadir di kantornya. Dari pantauan pun KTU tidak pernah masuk kantor, hal ini tentunya adalah suatu sikap indisipliner sebagai seorang pegawai.
Dugaan sementara adalah adanya indikasi nuansa politis yakni mengikuti suami selaku Bupati Indragiri Hilir dalam rangka kunjungan kerja. Sementara, tugas utama sebagai PNS di kantornya terkesan terabaikan. Kalaupun dinilai baik, bisa saja itu laporan pemanis belaka pada atasan.
Sementara itu, mengenai perihal ini, Kepala Dipenda Samsat Inhil, Hasbican SE belum berhasil dimintai keterangan menyangkut adanya persepsi kalangan tentang sikap indisipliner di kantornya. Tentunya hal itu masih memerlukan penelusuran lebih lanjut di lapangan, tentang kebenaran hal ini secara detail.
Begitupun dengan Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Inhil, H.Encik Kamal Syahindra saat dimintai pendapatnya mengenai sikap indisipliner PNS di Inhil beberapa waktu lalu via ponselnya  enggan memberikan komentar.
Menurut Encik Kamal, permasalahan Hj.Syafni Zuryanti selaku KTU Dipenda Samsat Inhil bukan wewenangnya melainkan wewenang Provinsi. Karena, Kantor Dipenda Samsat Inhil di bawah naungan Dispenda Provinsi Riau, tentunya hal itu berada di pusat. Lebih jauh, dirinya tidak berani memberikan keterangan karena bukan kapasitasnya menjawab hal tersebut.
Permasalahan yang timbul pada publik adalah KTU selaku jajaran yang memiliki kedudukan di lingkungan PNS tentunya harus memberikan contoh dan teladan bagi bawahannya. Bagaimana hal itu akan terlaksana sementara KTU sendiri selama ini kurang disiplin di lingkungan kantornya.
Imej yang muncul adalah jika yang melakukan hal tersebut adalah orang biasa tentunya telah ditindak tegas oleh atasan, sementara mengapa hal ini terkesan diacuhkan saja, tentunya ada pendapat yang mengatakan karena KTU kantor tersebut juga sebagai istri dari penguasa negeri ini, seperti informasi yang diterima dari sejumlah sumber.
Adanya perbedaan di segi peraturan tersebut memberikan suatu kesan negatif di mata masyarakat, artinya mengapa selaku PNS yang kurang disiplin tapi tak pernah diberi teguran ataupun peringatan, tentunya ini tugas dari atasan yang masih menjadi PR baginya.
Dalam hal ini, perlunya Kepala Kantor Dipenda Samsat Inhil untuk lebih bertindak tegas terhadap jajarannya. Tidak ada istilah perbedaan  dalam hal menegakkan peraturan yang ada di lingkungan PNS. Karena dari catatan Tirai Investigatif, sesuai PP 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS pada pasal 2 huruf (k) bahwa setiap PNS harus mentaati jam kerja, sementara Hj.Syafni Zuryanti selaku KTU dinilai tidak mentaati jam kantor. Belum lagi dengan pasal-pasal lainnya yang ada tentu akan semakin melebar permasalahannya.
Dalam PP 30 Tahun 1980 tersebut juga ditekankan agar atasan perlu bertindak tegas, dalam hal ini Kepala Kantor Dipenda Samsat harus berani menunjukkan citra kepemimpinannya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan dengan artian menegakkan peraturan disiplin PNS di jajarannya.
Untuk mencari informasi lebih lanjut, Tirai Investigatif berhasil menemui Wakil Kepala Dispenda Provinsi Riau, Delfi Mukhtar di ruang kerjanya di Pekanbaru beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, memang benar bahwa Hj.Syafni Zuryanti adalah sebagai KTU Dipenda Samsat Inhil. Hanya saja dikatakannya bahwa tidak benar dinyatakan bahwa Hj.Syafni Zuryanti indisipliner.
Apalagi sejauh ini, menurut Delfi Mukhtar bahwa dirinya selalu berkunjung ke Inhil dalam tugas-tugas di daerah tersebut. “Kalau anda tak percaya, coba check ke IP (Inhil Pratama), saya selalu menginap disitu. Saya tahu betul dengan Ibu Syafni tersebut karena saya berhubungan cukup baik dan sudah lama”, tegasnya meyakinkan Tirai Investigatif.
Masalah yang tercuat hendaknya perlu dicheck kembali kebenarannya, karena pihak Dispenda Riau sendiri mengatakan bahwa tidak benar bahwa selama ini KTU tersebut bermasalah ataupun indisipliner. Ditambahkan Delfi lagi, bahwa dirinya yakin betul bahwa Hj.Syafni Zuryanti selalu melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Apalagi setiap kali dirinya berkunjung, Syafni Zuryanti selaku KTU selalu berada di tempat bukan seperti yang dituding oleh masyarakat saat ini. Persepsi yang mengatakan bahwa KTU tidak masuk kantor tidaklah benar dan perlu diluruskan kembali, pungkasnya.
 Sementara itu, Hj.Syafni Zuryanti selaku KTU Dipenda Samsat Inhil saat dikonfirmasikan hal ini terkesan enggan memberikan jawaban. Berkali-kali dihubungi Ponselnya selalu tak mengangkat. Bahkan, sudah di SMS beberapa kali pun tidak pernah mau membalas. (Benny Yusandra/Fadila Saputra/Thamrin)

Permasalahan rusaknya kebun kelapa masyarakat di Dusun Gembira, Teluk Kabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir adalah disebabkan karena serangan hama kumbang akibat tumpukan kayu PT.Arara Abadi (PT.AA).

Tembilahan - Tumpukan kayu yang dapat dikatakan adalah dari hasil Illegal Logging ini merupakan suatu keteledoran instansi yang terkait, sehingga efeknya merambah ke permasalahan yang kian kompleks.
Permasalahan tumpukan kayu tersebut karena tidak adanya tindak lanjut dalam operasional di lapangan. Sejauh ini tentu dapat dianalisis mengapa hal itu dapat terjadi , karena adanya penebangan kayu secara liar oleh pihak perusahaan. Seandainya memang ada alasan bahwa hal itu resmi, tentu ada izin dari Dinas Kehutanan serta dari Bupati Indragiri Hilir, H.Indra Mukhlis Adnan sendiri.
Dari permasalahan tersebut juga dapat dikategorikan bahwa adanya keteledoran Bupati Indragiri Hilir,H.Indra Mukhlis Adnan dalam hal ini. Karena kurangnya pertimbangan Bupati,  Pemkab Inhil khususnya yang mana terkesan lebih memikirkan kepentingan sendiri tanpa mengkaji dampak terhadap masyarakat kedepannya.
Dari rangkuman Tirai Investigatif, bahwa tumpukan kayu PT.AA tersebut karena adanya permasalahan internal dalam pengusutan, yakni mandeg dip roses hukumnya. Informasi yang beredar lagi bahwa dalam hal ini masih dalam proses lelang. Sementara dari perkembangan informasi yang diterima bahwa berkas tersebut (Illegal Logging-Red) telah berada di Kejati, namun dikembalikan lagi ke Polda Riau. Pemeriksaan lebih lanjut terhalang dengan izin pemeriksaan 5 Bupati, sehingga saat ini kesannya masih tersandung.
Sementara itu, pihak Dinas Kehutanan Inhil sendiri belum bisa mengomentari hal ini karena adanya keterkaitan permasalahan. Permasalahan Illegal logging, rusaknya perkebunan kelapa masyarakat hingga penanggulangan hama tentunya dalam proses pelaksanaan seperti info yang diterima di lapangan.
Dalam hal proses pengusutan kasus illegal logging, bebarapa waktu lalu telah ditegaskan oleh Kapolda Riau, Brigjend Pol. Drs. Sutjiptadi pada pers bahwa setelah 60 hari izin yang diajukan ke Presiden tidak keluar, sesuai UU Otonomi daerah No.32 Tahun 2004, Polda Riau melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur dan Bupati. Hanya saja, sampai saat ini belum jelas kapan waktunya Gubernur dan para Bupati akan diperiksa.
Pemeriksaan Gubernur dan para Bupati ini terkait pemberian IPK yang dikeluarkan kepada Perusahaan kayu di Riau. Para pejabat itu nantinya akan diperiksa secara bergiliran, namun tidak menutup kemungkinan akan dijadikan tersangka, jika cukup bukti. Seperti yang sudah dibeberkan melalui beberapa media, Polda Riau sudah menetapkan 200 tersangka dalam kasus Illog, yang hingga kini belum jelas siapa saja 200 tersangka tersebut, seperti informasi yang dikutip Tirai Investigatif belum lama ini.
Sementara itu, dari data yang diterima Tirai Investigatif bahwa Bupati Inhil, H.Indra Mukhlis Adnan adalah salah satu yang masuk dalam daftar incaran Polda Riau. Hanya saja masih menunggu kejelasan kapan pemeriksaan itu akan dilakukan.
Bukan rahasia umum lagi, bahwa hutan di Kabupaten Indragiri Hilir luluh lantak akibat penebangan besar-besaran beberapa perusahaan kayu. Dan ini adalah hal yang telah cukup lama berlangsung di Inhil. Tentunya daerah ini telah menciptakan konglomerat-konglomerat kayu yang saat ini telah hilang entah kemana rimbanya. Dalam konteks tersebut, mereka akan dijerat dengan UU No.23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup dan UU No.41 Tahun 1999 Pasal 41 dan 42. (Benny Yusandra/Fadila Saputra)

Tembilahan- Salah seorang warga desa Belantaraya, Saini, mejelaskan bahwa dari tahun 1997 lalu hingga 2007, janji biro listrik CV.Surya Sejati yang mendaftarkan sekitar 19 warga desa Belantaraya dalam pemasangan meteran listrik masih belum kunjung tiba. Bahkan, belum  ada tanda-tanda bahwa meteran listrik tersebut akan dipasang, indikasinya apa penipuan oleh biro listrik tersebut terhadap masyarakat.
Menurutnya, warga telah menyetor sejumlah uang yang diharuskan sebagai panjar untuk urusan pemasangan meteran listrik tersebut. Diantaranya mereka (warga desa-red) ada yang sudah melunaskan pembayarannya, hanya saja realisasi pemasangan meteran lsitrik hingga saat ini tidak kelihatan.
Sebelumnya pihak biro berani menjanjikan akan ada pemasangan meteran listrik pada saat itu. Yang mana dalam administrasinya, harga target pemasangan meteran listrik sekitar Rp 3,5 juta (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah), patokan harga tersebut diminta oleh biro PLN tersebut.
Anehnya lagi, sekitar bulan Januari 2007 lalu, Arif (Biro CV.Surya Sejati) kembali meminta calon pelanggannya untuk melunasi biaya pemasangan meteran listrik dan menjanjikan bahwa dalam waktu dekat akan ada pemasangan meteran lampu. Namun, kenyataannya hingga saat ini yang namanya meteran lsitrik belum juga  dipasang oleh biro tersebut, seperti informasi yang dituturkan oleh masyarakat.
Dalam hal ini, warga desa Belantaraya merasa telah ditipu oleh biro listrik tersebut. Dalam tafsirannya yang dinilai oleh masyarakat, mereka dirugikan sekitar 60 juta rupiah.
Permasalahan pemasangan meteran listrik ini pernah ditanyakan langsung pada Ponijal, Kepala Seksi Pelayanan PT.PLN Ranting Tembilahan, beberapa waktu yang lalu. Pihak PLN sendiri, hingga saat ini belum ada menerima berkas surat permohonan untuk pemasangan meteran listrik di desa Belantaraya.
Menurutnya, dasar pemasangan meteran lampu itu adalah tergantung dari ketersediaan meteran dan daya listrik itu sendiri. Dalam hal ini, biro tidak bisa menjanjikan abhwa masyarakat pasti akan mendapatkan meteran lampu. Untuk itu tentu harus dikoordinasikan dulu dengan pihak PLN. Jika ada pihak yang bermain-main dalam hal ini, tentunya dapat menempuh jalur hukum. Jika memang ada indikasi penipuan, tentunya masyarakat diharapkan melaporkannya pada pihak yang berwajib.
Dalam permasalahan ini, aparat penegak hukum terkesan mendiamkan hal ini. Meskipun sudah pernah terdengan adanya informasi mengenai adanya dugaan penipuan ini. Hanya saja perlu perhatian ekstra lagi mengenai indikasi tersebut, karena bisa saja tudingan masyarakat tersebut tidak berdasar.
Sementara itu, hal ini pernah ditanyakan pada biro listrik CV.Surya Sejati beberapa waktu yang lalu. Pihak biro tersebut membantah bahwa selama ini telah melakukan penipuan terhadap masyarakat. Saat itu, pihak CV.Surya Sejati sempat memperlihatkan arsip mengenai data usulan pemasangan listrik di desa Belantaraya. Memang, dalam hal pemasangan meteran listrik belum terealisasi karena tidak adanya ketersedian Meteran tersebut oleh pihak PLN, belum lagi adanya masalah daya listrik yang kurang. Intinya, tidak benar bahwa pihak biro melakukan penipuan terhadap masyarakat seperti yang telah dituding oleh masyarakat. (Beny Yusandra/Fauzan/)

Pekanbaru – Dispenda Riau diduga telah melakukan penyimpangan dari berbagai hal dalam pelaksanaan anggaran tahun 2004-2005. penyimpangan tersebut diduga terjadi karena lemah dan buruknya kinerja Kepala Dinas dan jajarannya, serta ada indikasi permainan dalam hal ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan pribadi.
Dugaan penyimpangan tersebut bukanlah hal yang mengada-ngada, apalagi beberapa waktu lalu adanya temuan dari sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam permasalahan keuangan di instansi tersebut. Tentunya tercuatnya dugaan penyimpangan itu karena adanya data pendukung atau bukti-bukti yang diperoleh di lapangan.
Tidak transparannya staff Dispenda juga menjadi pemicu munculnya dugaan penyimpangan tersebut. Apalagi selama ini, adanya informasi yang mengatakan bahwa begitu sulit untuk meminta keterangan di instansi tersebut termasuk kepada staff maupun sekaliber Kepala Dinas.
Penyimpangan yang merugikan keuangan Negara itu antara lain yakni, pembebasan pajak kenderaan bermotor tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp.47.246.055,- dan penerimaan pajak kenderaan bermotor alat berat milik PT.CPI tidak terpungut sebesar Rp.513.572.453,-
Kemudian, dari catatan yang dihimpun Tirai Investigatif bahwa Pemerintah Provinsi Riau kurang menerima pajak bahan bakar kenderaan bermotor (PBB-KB) dari PT.Pertamina Unit pemasaran I Medan tahun 2004 dan 2005 sebesar Rp.5.841.184.766,- dan juga pajak pengambilan pemanfaatan air bawah tanah (ABT/AP) sebesar Rp.202.145.976,- sampai saat ini belum terpungut oleh Dispenda Riau. Belum lagi dengan laba perusahan milik daerah dari PD Sarana Pembangunan Riau tahun anggaran 2004 yang kurang diterima sebesar Rp.84.945.347,-
Hal lain, penjualan kendaraan Bermotor lelang/bekas milik Pemerintah Tahun 2005 dinilai terlalu rendah sebesar Rp.818.631.600,- juga Pemerintah Provinsi Riau belum menerima bagi sumber daya minyak bumi tahun 2005 sebanyak 41.894.681 barel dengan sebesar Rp.460.336.244.555,- Sementara itu, dana bagi hasil hutan tahun 2005 sebesar Rp.3.570.827.090,- dalam kenyataannya hutan dan hasilnya habis punah ranah dibumi melayu ini.
Setelah melihat hal diatas terlihat ada penyimpangan yang terjadi di Dispenda Riau. Tentu ada manipulasi dan kecurangan yang terjadi dalam hal tersebut yang menyebab kan kerugian keuangan Negara . Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sesuai pula dengan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka dari hal itu perlu untuk mempertanyakan hal ini dan mengusut tuntas permasalahan tersebut.
Sementara itu, tokoh pemuda Riau yang merupakan putra pejuang Riau yang juga merupakan cicit dari Panglima perang/hulubalang Kerajaan Siak Sri Indrapura, Fadila Saputra mengatakan bahwa dalam hal ini perlu adanya transparansi, karena selama ini, pihak Dispenda Riau disinyalir kurang transparan tentunya sarat dengan penyimpangan dan manipulasi data.
Jika memang ada indikasi yang mengarah pada penyimpangan terhadap keuangan Negara, haruslah segera diusut tuntas agar Pemprov Riau, Negara umumnya tidak dirugikan kembali secara terus menerus.
Sebagai putra asli Melayu, Fadila berharap bahwa dalam hal ini harus ada action untuk segera menangani adanya penyelewengan di instansi tersebut demi menegakkan marwah Riau, pemberantasan korupsi pada umumnya.
Karena selama ini penuntasan kasus yang ada terkesan hanya ‘menyalak tapi tak pernah menggigit’ yakni banyak yang menggembor-gemborkan pemberantasan korupsi, tapi jika telah diamankan dengan sejumlah ‘money’ akan hilang dan lenyaplah begitu saja tak tentu rimbanya. Dengan artian banyak yang menyalak karena tak dapat, bukan karena panggilan hati nurani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.
Sementara itu, Kepala Dispenda Riau, T.Agusri saat hendak dikonfirmasi Tirai Investigatif belum berhasil, meskipun hal itu telah dilakukan berulang-ulang. Kendati sempat bertemu, namun selalu mengarahkan ke staffnya, sementara staffnya mengarahkan kembali kepada Kepala Dinas, demikian seterusnya dan seterusnya. Inilah yang menimbulkan persepsi bahwa Dispenda sengaja melempar-lempar bola. Singkat kata, makin kuat dugaan penyimpangan yang ada di instansi tersebut. (Benny Yusandra)ala Dinas dan jajarannya, serta ada indikasi permainan dalam hal ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan pribadi.
Dugaan penyimpangan tersebut bukanlah hal yang mengada-ngada, apalagi beberapa waktu lalu adanya temuan dari sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam permasalahan keuangan di instansi tersebut. Tentunya tercuatnya dugaan penyimpangan itu karena adanya data pendukung atau bukti-bukti yang diperoleh di lapangan.
Tidak transparannya staff Dispenda juga menjadi pemicu munculnya dugaan penyimpangan tersebut. Apalagi selama ini, adanya informasi yang mengatakan bahwa begitu sulit untuk meminta keterangan di instansi tersebut termasuk kepada staff maupun sekaliber Kepala Dinas.
Penyimpangan yang merugikan keuangan Negara itu antara lain yakni, pembebasan pajak kenderaan bermotor tidak sesuai ketentuan minimal sebesar Rp.47.246.055,- dan penerimaan pajak kenderaan bermotor alat berat milik PT.CPI tidak terpungut sebesar Rp.513.572.453,-
Kemudian, dari catatan yang dihimpun Tirai Investigatif bahwa Pemerintah Provinsi Riau kurang menerima pajak bahan bakar kenderaan bermotor (PBB-KB) dari PT.Pertamina Unit pemasaran I Medan tahun 2004 dan 2005 sebesar Rp.5.841.184.766,- dan juga pajak pengambilan pemanfaatan air bawah tanah (ABT/AP) sebesar Rp.202.145.976,- sampai saat ini belum terpungut oleh Dispenda Riau. Belum lagi dengan laba perusahan milik daerah dari PD Sarana Pembangunan Riau tahun anggaran 2004 yang kurang diterima sebesar Rp.84.945.347,-
Hal lain, penjualan kendaraan Bermotor lelang/bekas milik Pemerintah Tahun 2005 dinilai terlalu rendah sebesar Rp.818.631.600,- juga Pemerintah Provinsi Riau belum menerima bagi sumber daya minyak bumi tahun 2005 sebanyak 41.894.681 barel dengan sebesar Rp.460.336.244.555,- Sementara itu, dana bagi hasil hutan tahun 2005 sebesar Rp.3.570.827.090,- dalam kenyataannya hutan dan hasilnya habis punah ranah dibumi melayu ini.
Setelah melihat hal diatas terlihat ada penyimpangan yang terjadi di Dispenda Riau. Tentu ada manipulasi dan kecurangan yang terjadi dalam hal tersebut yang menyebab kan kerugian keuangan Negara . Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sesuai pula dengan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, maka dari hal itu perlu untuk mempertanyakan hal ini dan mengusut tuntas permasalahan tersebut.
Sementara itu, tokoh pemuda Riau yang merupakan putra pejuang Riau yang juga merupakan cicit dari Panglima perang/hulubalang Kerajaan Siak Sri Indrapura, Fadila Saputra mengatakan bahwa dalam hal ini perlu adanya transparansi, karena selama ini, pihak Dispenda Riau disinyalir kurang transparan tentunya sarat dengan penyimpangan dan manipulasi data.
Jika memang ada indikasi yang mengarah pada penyimpangan terhadap keuangan Negara, haruslah segera diusut tuntas agar Pemprov Riau, Negara umumnya tidak dirugikan kembali secara terus menerus.
Sebagai putra asli Melayu, Fadila berharap bahwa dalam hal ini harus ada action untuk segera menangani adanya penyelewengan di instansi tersebut demi menegakkan marwah Riau, pemberantasan korupsi pada umumnya.
Karena selama ini penuntasan kasus yang ada terkesan hanya ‘menyalak tapi tak pernah menggigit’ yakni banyak yang menggembor-gemborkan pemberantasan korupsi, tapi jika telah diamankan dengan sejumlah ‘money’ akan hilang dan lenyaplah begitu saja tak tentu rimbanya. Dengan artian banyak yang menyalak karena tak dapat, bukan karena panggilan hati nurani dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.
Sementara itu, Kepala Dispenda Riau, T.Agusri saat hendak dikonfirmasi Tirai Investigatif belum berhasil, meskipun hal itu telah dilakukan berulang-ulang. Kendati sempat bertemu, namun selalu mengarahkan ke staffnya, sementara staffnya mengarahkan kembali kepada Kepala Dinas, demikian seterusnya dan seterusnya. Inilah yang menimbulkan persepsi bahwa Dispenda sengaja melempar-lempar bola. Singkat kata, makin kuat dugaan penyimpangan yang ada di instansi tersebut. (Benny Yusandra)

Meski sudah berpuluh-puluh tahun mengeruk dan menguras minyak bumi di tanah Melayu,  Riau ini, PT.Chevron Pasifik Indonesia dinilai tidak mempunyai sumbangsih nyata terhadap daerah ini. Kontribusinya pun tak sebanding dengan apa yang telah dikuras di bumi Lancang Kuning.

Pekanbaru -Hal tersebut menyebabkan kekecewaan yang sangat mendalam bagi masyarakat Riau termasuk Gubernur Riau, HM Rusli Zainal.
Kekecewaan dan kegeraman Gubri tersebut bahkan disampaikan langsung kepada Wakil Presiden RI, M Jusuf Kalla dan sejumlah Menteri saat melakukan pertemuan tertutup dengan manajemen PT.CPI di Rumbai, Pekanbaru, belum lama ini.

“Pak Gubernur bukan hanya kecewa, tapi sudah sangat kecewa, begitulah gambarannya terhadap Chevron, ” ujar Sekdaprov Riau, HR Mambang Mit pada wartawan di kantor Gubernur.

Dipaparkan Mambang Mit, beberapa ‘dosa’ Chevron yang disampaikan Gubernur antara lain, sikap yang tidak akomodatif CPI  terhadap sejumlah kerja sama yang diajukan Pemprov Riau. Misalnya penawaran Pemprov Riau menggantikan Pelita Airlines dengan PT.Riau Airlines,(RAL) sebagai sarana transportasi udara resmi perusahaan tersebut. Penawaran kerja sama ini bahkan sudah diajukan sampai tiga kali, namun tak pernah ada respons sedikitpun. Terkesan PT.CPI tidak pernah menghargai Pemerintah Daerah Riau, apalagi masyarakatnya.

Hal lain yang diungkapkan Gubri adalah masalah bantuan bagi pendidikan agar disalurkan melalui Yayasan Pendidikan Riau serta pemanfaatan peralatan bekas Chevron untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam hal tersebut, Pemprov Riau sudah berkali-kali mengajukan agar Chevron membantu pendidikan anak-anak di Riau, namun selalu diabaikan. Oleh karena demikian, Gubri, HM Rusli Zainal, sangat kecewa terhadap perusahaan yang dikenal bonafit ini.

Sementara itu, tokoh pemuda Riau yang juga putra pejuang Riau yang merupakan cicit dari panglima perang (Hulubalang) Kerajaan Siak Sri Indrapura, Fadila Saputra pada Tirai Investigatif menyampaikan kekecewaannya terhadap PT.Chevron Pasifik Indonesia. Dikatakannya, Chevron sama sekali tidak pernah menghargai daerah Riau apalagi masyarakatnya, serta kontribusi perusahaan tersebut dinilai tidak ada. Selama ini kontribusi Chevron hanya menggemukkan orang yang sudah ‘gemuk’

“Pak Gubernur saja tidak dihargai, apalagi kami masyarakat yang awam, tentu ini jadi sorotan bahwa Chevron memang benar-benar hanya ingin mengeruk keuntungan saja tanpa perduli terhadap daerah. Sudah Riau diobok-obok pusat, jangan pula dikeruk dan dikuras lagi, jangan dibodoh-bodohi dan jangan serakah lah!” ungkap Fadil kecewa.

Dijelaskan Fadila lagi, bahwa dalam dunia Pendidikan dirasakan Chevron tidak mempunyai kontribusi terhadap pendidikan anak-anak Riau. Adapun terdengar bantuan pendidikan  berindikasi berbau ‘KKN’ tentunya ada hubungan atau kerabat dekat.

Untuk masyarakat miskin betul-betul nihil dan sangat jarang ditemukan adanya partisipasi Chevron terhadap pendidikan anak Riau yang betul-betul membutuhkan. Indikasi ada kesan pembodohan terhadap putra daerah.
“Seharusnya dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, dalam hal ini Chevron harus menghormati dan menghargai daerah dan masyarakat Riau, jangan bertindak semaunya tanpa memperhatikan daerah” kesalnya pada Tirai Investigatif.

Dirinya menambahkan bahwa  selama ini Riau hanya diberikan angka jadi dari hasil minyak bumi tersebut, tanpa mengetahui dari mana asal usul dan penghitungannya. Tentunya hal tersebut sangat sarat dengan manipulasi data karena belum ada transparansinya pada khalayak ramai.

Dalam hal eksploitasi, Langgak misalnya adalah salah satu pengingkaran kontrak yang masanya telah berakhir. Seharusnya sudah bisa diambil oleh Rakyat, namun masih dikelola Chevron. Alasannya pengelolaan sementara yang mana ada unsur kongkalikong dengan Departemen Pertambangan dan Energi.
Dirinya berharap, agar masyarakat Riau bersatu dalam memperjuangkan hal ini, jangan ada perpecahan  diantara masyarakat Riau itu sendiri. Karena itu semua adalah hak kita, hidup di Riau, matipun di Riau, ujarnya.

Tak salah pernyataan Bupati Bengkalis, Syamsurizal, “Daripada berputih mata, lebih baik berputih tulang” Tutup pria suku bentan yang masih memiliki hubungan dengan mantan Gubernur Riau Arifin Ahmad ini pada Tirai Investigatif.

Dari catatan Tirai Investigatif, sesuai UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah (PKPD), Riau sebagai daerah penghasil Migas berhak mendapatkan bagian sebesar 15% dari bagian Negara. Sementara disisi lain, jatah Riau dari Migas dalam bentuk DBH dari tahun ke tahun terus menurun, hal inilah yang menjadi pertanyaan bagi sejumlah kalangan.
Untuk mencari kebenaran hal tersebut, Tirai Investigatif mencoba untuk konfirmasi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau pada Jumat (08/02) lalu. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Tengku Agusri melalui staf perimbangan membenarkan bahwa selama ini, pihaknya hanya menerima angka jadi. “Masalah dari mana angka tersebut, sampai saat ini kami dari Dispenda pun tidak pernah tahu akan hal itu” ungkap Staf perimbangan Dispenda Riau tersebut di ruang kerjanya.

Ini jelas terlihat bahwa selama ini daerah tidak mengetahui darimana penghitungan angka-angka tersebut. Dalam hal ini, PT.Chevron Pasifik Indonesia dinilai tidak transparan dalam penghitungan keuangan.

Disisi lain, beberapa waktu lalu, Ir.Nizar Dahlan MSi, anggota komisi VII DPR-RI yang membidangi Migas dari unsur Partai Bulan Bintang kepada Tirai Investigatif di gedung Parlemen Jakarta mengatakan bahwa sudah seharusnya rakyat Riau dapat menikmati hasil dari minyak bumi di Riau. Dalam pendapatnya, bahwa rakyat Riau harus mengambil alih ladang minyak PT.Chevron, demikian disebut dengan nasionalisasi, tujuannya agar rakyat Riau benar-benar bisa menikmati hasil minyak bumi tersebut.

Alasan lain, kata Nizar adalah karena  kebijakan energi yang tidak jelas. Pemerintah cenderung reaktif. Diperkirakan minyak Riau akan habis dalam waktu 15 tahun lagi. Ladang minyak Duri saja misalnya, sudah sejak 10 tahun lalu telah memasuki tahap dikuras dengan menggunakan gas. Begitu pula dengan ladang minyak Minas yang sedang dikuras dengan Polymer.
Yang menjadi keprihatinannya adalah setelah minyak Riau habis, Riau tidak dapat apa-apa lagi, sementara DAU anjlok dibanding tahun lalu. Dan saat habis tersebut, Chevron tinggal angkat kaki, keluar dari Riau tanpa memperhatikan kondisi Riau selanjutnya.

Dalam hal CR (Cost Recovery), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menemukan CR Perusahaan Migas masih bermasalah. Karena, menurut Nizar lagi bahwa sampai saat ini, semua perusahaan Kontraktor bagi hasil Migas tidak bisa mempertanggungjawabkan biaya Cost Recovery. Dan CR perusahaan Migas semakin tinggi disebabkan karena semua biaya  yang dikeluarkan perusahaan dimasukkan biaya CR, dan hal itu telah disampaikannya pada Badan pelaksana Migas agar bertindak lebih tegas dalam hal ini.

Untuk konfirmasi lebih lanjut, Tirai Investigatif menemui Manager  Communication and Media Relations, PT.Chevron Pasifik Indonesia, Hanafi Kadir pada Jumat (08/02) lalu di ruang kerjanya. Pihaknya merasa kecewa karena adanya tudingan dan pemberitaan yang dinilai sepihak dan tidak ada konfirmasi sebelumnya dalam masalah ini.

Dikatakannya bahwa Chevron dalam menjalankan operasinya sesuai dengan kontrak yang ada. Untuk masalah keuangan, Pihak CPI dalam hal ini tidak berhak untuk menyampaikannya. Permasalahan tersebut hendaknya ditanyakan pada bagian yang berwenang yakni, BP Migas. Sebagaimana yang diketahui bahwa CPI adalah kontraktor dari production sharing, dan untuk masalah perimbangan keuangan, tentunya ditanyakan kepada Departemen Keuangan, tutup Hanafi Kadir. (beny Yusandra)

Pekanbaru- Sungai Siak merupakan salah satu sungai yang cukup bersejarah di daerah ini karena merupakan salah satu pusat lalu lintas perdagangan dahulu hingga sekarang. Disamping itu, terdapat kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai tersebut. Tentunya, sungai Siak perlu dilestarikan dan dijaga untuk kedepannya. Namun, dibalik keheningan dan ketenangan perairan sungai siak ternyata menyimpan suatu misteri. Yakni, ditemukan suatu kegiatan yang diduga illegal.

Menurut informasi yang diterima dari masyarakat bahwa kegiatan tersebut sudah berlangsung sekitar dua tahun lalu hanya saja kurang diketahui secara umum. Terdapatnya pelabuhan liar yang dijadikan bongkar muat barang yang diduga illegal ini tercuat setelah melakukan investigasi di lapangan.

Dalam catatan Tirai Investigatif yang dikutip dari penelusuran di lapangan bahwa terdapat tiga lokasi pelabuhan liar yang dijadikan bongkar muat barang tersebut, yakni Pelabuhan Nelayan bersatu, Pelabuhan bongkar muat di areal Tenaga Sakti (TS), dan Pelabuhan bongkar muat di areal KM 16.

Pelabuhan Nelayan bersatu berdiri sekitar tahun 2004, yang dari informasi bahwa pelabuhan tersebut dikontrak oleh salah seorang perwira Polisi berpangkat Inspektur Satu (Iptu). Saat peninjauan tim Tirai Investigatif di lokasi, terdapat aktifitas bongkar muat barang sedang berlangsung.

Dari keterangan masyarakat, bahwa barang barang tersebut langsung dimuat oleh truk-truk intercooler yang telah menanti. Dan barang tersebut dikirim langsung ke Medan dan Jakarta. Barang-barang yang berupa barang-barang smokil, Elektronik, Biji Plastik, minuman, kursi roda, sepeda, makanan ringan, dan lain-lainnya diperkirakan adalah barang illegal menurut sejumlah informasi dari masyarakat.

Yang perlu dicatat adalah bahwa target kapal yang masuk perbulannya adalah sekitar 54 kapal yang tentu dapat kita bayangkan berapa milyar rupiah uang dari perdagangan tersebut. Sejauh ini belum dapat ditelusuri tentang pajak pendapatan bagi daerah dari kegiatan perdagangan di perairan sungai Siak ini karena masih memerlukan investigasi lanjutan dalam permasalahan tentang kontribusi perdagangan ini pada daerah Riau.

Belum lagi dengan kehadiran truk-truk berat menyebabkan rusaknya sejumlah ruas jalan tentunya dapat diperkirakan berapa kerugian daerah jika kegiatan tersebut tidak melalui prosedur yang syah. Masyarakat yang ditemui Tirai Investigatif di lapangan yang enggan disebutkan namanya membenarkan hal tersebut. Namun, katanya lagi bahwa Wartawan dan LSM janganlah untuk coba pergi ke lokasi tersebut karena ada semacam instruksi dari Oknum aparat untuk menghabisi bagi yang datang untuk melakukan konfirmasi, demikian seperti yang dituturkan masyarakat.

Diprediksikan bahwa Pelabuhan di perairan sungai Siak ini hanya menjadi ajang transit perdagangan illegal tersebut, karena barang-barang tersebut setelah di bongkar langsung dimuat untuk segera dikirim ke luar daerah. Tentunya ini sangat merugikan bagi Negara umumnya, dan Riau khususnya. Apalagi nominal dari kegiatan perdagangan tersebut diperkirakan mencapai milyaran Rupiah. Disisi lain, pihak yang berkompeten dalam hal ini terkesan tutup mata dan mengabaikan terhadap aktifitas yang ada di daerah tersebut.

 Buktinya, kegiatan bongkar muat barang tersebut berjalan mulus dan sukses. Dan hal itu sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, dalam hal ini bisa diperkirakan berapa omzet Negara yang telah dirugikan. Yang menjadi keprihatinan masyarakat lagi bahwa dengan banyaknya kapal yang masuk dan beraktifitas di perairan sungai Siak tersebut, dapat menimbulkan abrasi. Sementara untuk penanggulangan abrasi, jangankan pihak pelabuhan, Pemerintah Daerah pun belum dapat memberikan solusi.

Masyarakat berharap agar Pemerintah turut memperhatikan masalah abrasi yang terjadi di sungai Siak ini. Diharapkan juga kepada aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti hal ini agar persepsi masyarakat selama ini terhadap kinerja aparat menjadi realistis, yakni dapat memberikan yang terbaik dalam penegakan hukum. Jika memang terdapat kegiatan yang melanggar hukum, tentunya dapat diluruskan dan ditindaklanjuti agar Daerah Riau bukan hanya jadi ajang transit bagi pendatang dan barang illegal, namun dapat memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat.(Benny Yusandra/Fadila Saputra/Ksr)