Meski sudah berpuluh-puluh tahun mengeruk dan menguras minyak bumi di tanah Melayu, Riau ini, PT.Chevron Pasifik Indonesia dinilai tidak mempunyai sumbangsih nyata terhadap daerah ini. Kontribusinya pun tak sebanding dengan apa yang telah dikuras di bumi Lancang Kuning.
Pekanbaru -Hal tersebut menyebabkan kekecewaan yang sangat mendalam bagi masyarakat Riau termasuk Gubernur Riau, HM Rusli Zainal.
Kekecewaan dan kegeraman Gubri tersebut bahkan disampaikan langsung kepada Wakil Presiden RI, M Jusuf Kalla dan sejumlah Menteri saat melakukan pertemuan tertutup dengan manajemen PT.CPI di Rumbai, Pekanbaru, belum lama ini.
“Pak Gubernur bukan hanya kecewa, tapi sudah sangat kecewa, begitulah gambarannya terhadap Chevron, ” ujar Sekdaprov Riau, HR Mambang Mit pada wartawan di kantor Gubernur.
Dipaparkan Mambang Mit, beberapa ‘dosa’ Chevron yang disampaikan Gubernur antara lain, sikap yang tidak akomodatif CPI terhadap sejumlah kerja sama yang diajukan Pemprov Riau. Misalnya penawaran Pemprov Riau menggantikan Pelita Airlines dengan PT.Riau Airlines,(RAL) sebagai sarana transportasi udara resmi perusahaan tersebut. Penawaran kerja sama ini bahkan sudah diajukan sampai tiga kali, namun tak pernah ada respons sedikitpun. Terkesan PT.CPI tidak pernah menghargai Pemerintah Daerah Riau, apalagi masyarakatnya.
Hal lain yang diungkapkan Gubri adalah masalah bantuan bagi pendidikan agar disalurkan melalui Yayasan Pendidikan Riau serta pemanfaatan peralatan bekas Chevron untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam hal tersebut, Pemprov Riau sudah berkali-kali mengajukan agar Chevron membantu pendidikan anak-anak di Riau, namun selalu diabaikan. Oleh karena demikian, Gubri, HM Rusli Zainal, sangat kecewa terhadap perusahaan yang dikenal bonafit ini.
Sementara itu, tokoh pemuda Riau yang juga putra pejuang Riau yang merupakan cicit dari panglima perang (Hulubalang) Kerajaan Siak Sri Indrapura, Fadila Saputra pada Tirai Investigatif menyampaikan kekecewaannya terhadap PT.Chevron Pasifik Indonesia. Dikatakannya, Chevron sama sekali tidak pernah menghargai daerah Riau apalagi masyarakatnya, serta kontribusi perusahaan tersebut dinilai tidak ada. Selama ini kontribusi Chevron hanya menggemukkan orang yang sudah ‘gemuk’
“Pak Gubernur saja tidak dihargai, apalagi kami masyarakat yang awam, tentu ini jadi sorotan bahwa Chevron memang benar-benar hanya ingin mengeruk keuntungan saja tanpa perduli terhadap daerah. Sudah Riau diobok-obok pusat, jangan pula dikeruk dan dikuras lagi, jangan dibodoh-bodohi dan jangan serakah lah!” ungkap Fadil kecewa.
Dijelaskan Fadila lagi, bahwa dalam dunia Pendidikan dirasakan Chevron tidak mempunyai kontribusi terhadap pendidikan anak-anak Riau. Adapun terdengar bantuan pendidikan berindikasi berbau ‘KKN’ tentunya ada hubungan atau kerabat dekat.
Untuk masyarakat miskin betul-betul nihil dan sangat jarang ditemukan adanya partisipasi Chevron terhadap pendidikan anak Riau yang betul-betul membutuhkan. Indikasi ada kesan pembodohan terhadap putra daerah.
“Seharusnya dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, dalam hal ini Chevron harus menghormati dan menghargai daerah dan masyarakat Riau, jangan bertindak semaunya tanpa memperhatikan daerah” kesalnya pada Tirai Investigatif.
Dirinya menambahkan bahwa selama ini Riau hanya diberikan angka jadi dari hasil minyak bumi tersebut, tanpa mengetahui dari mana asal usul dan penghitungannya. Tentunya hal tersebut sangat sarat dengan manipulasi data karena belum ada transparansinya pada khalayak ramai.
Dalam hal eksploitasi, Langgak misalnya adalah salah satu pengingkaran kontrak yang masanya telah berakhir. Seharusnya sudah bisa diambil oleh Rakyat, namun masih dikelola Chevron. Alasannya pengelolaan sementara yang mana ada unsur kongkalikong dengan Departemen Pertambangan dan Energi.
Dirinya berharap, agar masyarakat Riau bersatu dalam memperjuangkan hal ini, jangan ada perpecahan diantara masyarakat Riau itu sendiri. Karena itu semua adalah hak kita, hidup di Riau, matipun di Riau, ujarnya.
Tak salah pernyataan Bupati Bengkalis, Syamsurizal, “Daripada berputih mata, lebih baik berputih tulang” Tutup pria suku bentan yang masih memiliki hubungan dengan mantan Gubernur Riau Arifin Ahmad ini pada Tirai Investigatif.
Dari catatan Tirai Investigatif, sesuai UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah (PKPD), Riau sebagai daerah penghasil Migas berhak mendapatkan bagian sebesar 15% dari bagian Negara. Sementara disisi lain, jatah Riau dari Migas dalam bentuk DBH dari tahun ke tahun terus menurun, hal inilah yang menjadi pertanyaan bagi sejumlah kalangan.
Untuk mencari kebenaran hal tersebut, Tirai Investigatif mencoba untuk konfirmasi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau pada Jumat (08/02) lalu. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Tengku Agusri melalui staf perimbangan membenarkan bahwa selama ini, pihaknya hanya menerima angka jadi. “Masalah dari mana angka tersebut, sampai saat ini kami dari Dispenda pun tidak pernah tahu akan hal itu” ungkap Staf perimbangan Dispenda Riau tersebut di ruang kerjanya.
Ini jelas terlihat bahwa selama ini daerah tidak mengetahui darimana penghitungan angka-angka tersebut. Dalam hal ini, PT.Chevron Pasifik Indonesia dinilai tidak transparan dalam penghitungan keuangan.
Disisi lain, beberapa waktu lalu, Ir.Nizar Dahlan MSi, anggota komisi VII DPR-RI yang membidangi Migas dari unsur Partai Bulan Bintang kepada Tirai Investigatif di gedung Parlemen Jakarta mengatakan bahwa sudah seharusnya rakyat Riau dapat menikmati hasil dari minyak bumi di Riau. Dalam pendapatnya, bahwa rakyat Riau harus mengambil alih ladang minyak PT.Chevron, demikian disebut dengan nasionalisasi, tujuannya agar rakyat Riau benar-benar bisa menikmati hasil minyak bumi tersebut.
Alasan lain, kata Nizar adalah karena kebijakan energi yang tidak jelas. Pemerintah cenderung reaktif. Diperkirakan minyak Riau akan habis dalam waktu 15 tahun lagi. Ladang minyak Duri saja misalnya, sudah sejak 10 tahun lalu telah memasuki tahap dikuras dengan menggunakan gas. Begitu pula dengan ladang minyak Minas yang sedang dikuras dengan Polymer.
Yang menjadi keprihatinannya adalah setelah minyak Riau habis, Riau tidak dapat apa-apa lagi, sementara DAU anjlok dibanding tahun lalu. Dan saat habis tersebut, Chevron tinggal angkat kaki, keluar dari Riau tanpa memperhatikan kondisi Riau selanjutnya.
Dalam hal CR (Cost Recovery), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menemukan CR Perusahaan Migas masih bermasalah. Karena, menurut Nizar lagi bahwa sampai saat ini, semua perusahaan Kontraktor bagi hasil Migas tidak bisa mempertanggungjawabkan biaya Cost Recovery. Dan CR perusahaan Migas semakin tinggi disebabkan karena semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dimasukkan biaya CR, dan hal itu telah disampaikannya pada Badan pelaksana Migas agar bertindak lebih tegas dalam hal ini.
Untuk konfirmasi lebih lanjut, Tirai Investigatif menemui Manager Communication and Media Relations, PT.Chevron Pasifik Indonesia, Hanafi Kadir pada Jumat (08/02) lalu di ruang kerjanya. Pihaknya merasa kecewa karena adanya tudingan dan pemberitaan yang dinilai sepihak dan tidak ada konfirmasi sebelumnya dalam masalah ini.
Dikatakannya bahwa Chevron dalam menjalankan operasinya sesuai dengan kontrak yang ada. Untuk masalah keuangan, Pihak CPI dalam hal ini tidak berhak untuk menyampaikannya. Permasalahan tersebut hendaknya ditanyakan pada bagian yang berwenang yakni, BP Migas. Sebagaimana yang diketahui bahwa CPI adalah kontraktor dari production sharing, dan untuk masalah perimbangan keuangan, tentunya ditanyakan kepada Departemen Keuangan, tutup Hanafi Kadir. (beny Yusandra)
DIarsipkan di bawah: Uncategorized
